Tata Kerasipan - Kode, Nomor, Jenis atau Urusan Surat Bab 3

PEMERINTAHAN

NO URUT	KODE NOMOR SURAT	JENIS SURAT/ URUSAN
1.	100	Meliputi: Tatapraja, Legislartif, Jdikatif. Hubungan Luar Negeri

PEMERINTAH PUSAT

NO URUT	KODE NOMOR SURAT	JENIS SURAT/ URUSAN
1.	110	PEMERINTAH PUSAT
2.	111	Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah terima jabatan.
3.	111.1	Pertanggung-jawaban Presiden kepada MPR
4.	111.2	Amanat Presiden / Amanat kenegaraan/td>
5.	112	Wakil Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah terima jabatan.
6.	113	Susunan Kabinet
7.	113.1	Reshufle
8.	113.2	Penunjukan Menteri ad intern
9.	113.3	Sidang kabinet, Sidang dewan stabilisasi ekonomi
10.	114	Departemen dalam Negeri
11.	114.1	amanat dalam Negeri
12.	115	Departemen lainnya
13.	116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
14.	117	Lembaga Non Departemen
15.	118	Otonomi / Desentralisasi
16.	119	Kerjasama antar Departemen

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

NO URUT	KODE NOMOR SURAT	JENIS SURAT/ URUSAN
1.	120	Pemerintah Daerah Tingkat I
2.	120.4	Laporan daerah, tambahkan kode wilayah.
3.	120.042	Monografi, Tambahkan kode wilayah
4.	120.1	Koordinasi
5.	120.2	Instansi tingkat Propinsi
6.	120.2.1	Dinas otonom
7.	120.2.2	Instansi vertikal
8.	121	Keoala daerah, Tambahkan kode wilayah meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah terima jabatan, dsb
9.	122	Wakil kepala daerah. Tambahkan kode wilayah Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah terima jabatan, dsb
10.	123	Sekretaris wilayah daerah. Tambahkan kode wilayah MeliputiPencalonan, serah etrima jabatan
11.	124	Badab-badan pertimbangan daerah
12.	125	Pembentukan/ Pemekaran
13.	125.1	Pemberian/ perubahan nama kepada: daerah, kota, benda geografis, gunung, sungai, pulau, selat, dsb
14.	126	Pembagian wilayah
15.	127	Penyerahan urusan
16.	128	Swapraja

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

NO URUT	KODE NOMOR SURAT	JENIS SURAT/ URUSAN
1.	130	Pemerintah Daerah Tingkat II
2.	130.04	Laporan Daerah Tingkat II
3.	130.1	Koordinasi
4.	130.2	Instansi tingkat kabupaten/ kotamadya
5.	130.21	Dinas otonom
6.	130.22	Instansi vertikal
7.	131	Kepala daerah, Tambahkan kode wilayah. Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantkan, pemberhentian, serah terima jabatan dsb
8.	132	Wakil kepala daerah. Tambahkan kode wilayah. Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dsb.
9.	133	Sekretaris wilayah/ daerah. Tambahkan kode wilayah. Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhetian, serah terima jabatan dsb.
10.	134	Badan-badan Daerah
11.	135	Pembentukan daerah meliputi pembentukan daerah otonom, administratif, pemindahan ibukota, kabupaten/kotamadya
12.	136	Pembagian wilayah
13.	137	Penyerahan urusan
14.	138	Pemerintah wilayah kecamatan
15.	138.04	Laporan kecamatan