Tampilkan postingan dengan label Kepegawaian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kepegawaian. Tampilkan semua postingan

Rabu, 01 Februari 2017

Pedoman Pengisian Tabel Riwayat Karir Guru Pada Aplikasi Dapodik Versi 2017


Siap Kemdikbud - Tabel ini untuk mengetahui TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru dan perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain, baik yang sudah selesai masa baktinya maupun masih aktif (misalnya masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah yang lain).

Riwayat Karir Guru:
  • Jenjang Pendidikan - Jenjang pendidikan yang diajar.
  • Jenis Lembaga - Lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru.
  • Status Kepegawaian - Status kepegawaian PTK saat menjadi guru pada lembaga terkait.
  • Jenis PTK - Jenis PTK sesuai SK pengangkatan guru pada lembaga terkait. Misalnya, diangkat sebagai guru Bimbingan dan Konseling, Guru Kelas, atau Guru Mata Pelajaran.
  • Lembaga Pengangkat - Nama lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru. Apabila lembaga adalah disdikbud kabupaten/kota, diisi dengan nama dinas terkait. Apabila lembaga adalah sekolah, diisi dengan nama sekolah terkait.
  • No SK Kerja - Nomor SK pengangkatan sebagai guru pada lembaga terkait.
  • Tgl SK Kerja - Tanggal SK pengangkatan sebagai guru pada lembaga terkait.
  • TMT Kerja - Tanggal mulai bertugas sebagai guru pada lembaga terkait.
  • TST Kerja - Tanggal akhir tugas sebagai guru pada lembaga terkait. Kosongkan apabila masih berlaku atau masih aktif sebagai guru pada lembaga tersebut.
  • Tempat Kerja - Nama kota/kabupaten tempat PTK sebagai guru pada lembaga terkait. Misalnya, Jakarta, Medan, Pontianak, Makassar, Jayapura, dan sejenisnya.
  • TTD SK Kerja - Nama pejabat yang menandatangani SK pengangkatan PTK sebagai guru pada lembaga terkait.
  • Mapel Diajarkan - Nama mata pelajaran yang diajarkan oleh PTK pada lembaga terkait.

Selasa, 24 Januari 2017

Simulasi Upload e-SPT pada e-Filing

Isi dan buat file .CSV dari e-SPT 1770 Anda.

Aplikasi e-SPT dapat diunduh di http://www.pajak.go.id/e-spt

Buat SPT dan ikuti panduan yang ada. Pilih Upload SPT

Pilih file .CSV di komputer Anda yang akan di-upload dengan �+Browse file�csv�

Berikut tampilan ketika file .CSV sudah di-upload

Jika memiliki lampiran tambahan(seperti laporan keuangan, daftar omzet tempat-tempat usaha), Anda dapat melampirkan dalam SATU file bentuk .PDF dengan klik �Browse file�pdf�. Nama file .PDF harus sama dengan nama file .CSV yang di-upload.

Jika file yang akan di-upload telah dipilih semua, klik "Start Upload"

Jika e-SPT Anda berhasil di-upload, maka akan muncul notifikasi seperti ini

Klik �OK� untuk melanjutkan

Setelah upload, SPT Anda akan ditampilkan ringkasannya

Pastikan dalam baris Catatan tertulis �Lengkap: Siap Kirim�

Ambil kode verifikasi, lalu isikan, dan kirim

Setelah berhasil kirim SPT, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dikirim ke email Wajib Pajak

Solusi Jika SPT Berstatus Lebih Bayar Simulasi e-Filing Lebih Bayar

Tanya : Bagaimana jika SPT berstatus Lebih Bayar?
Jawab : Berikut solusinya dan Simulasi e-Filing Lebih Bayar

Jika muncul notifikasi seperti ini, maka SPT Anda statusnya adalah �LEBIH BAYAR�


Pastikan Anda telah mengisi SPT(seluruh penghasilan, pengurang, PTKP dan PPh yang dipotong pihak lain ) dengan benar dan lengkap.

Kelebihan pembayaran pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Siapkan SPT dan dokumen pendukung (seperti : bukti pemotongan).

Jika status SPT Tetap Lebih Bayar, Anda tidak dapat menyimpan dan mengirimkan SPT ini melalui DJPONLINE.

    Solusi Jika SPT Berstatus Kurang Bayar Simulasi e-Filing Kurang Bayar

    Tanya : Bagaimana jika SPT berstatus kurang Bayar?
    Jawab : Berikut solusinya dan Simulasi e-Filing Kurang Bayar

    Dalam formulir 1770SS, akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID Billing di bawah BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN

    Dalam formulir 1770S, akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID Billing di Langkah ke-16

    Jika SUDAH MEMBAYAR, silakan pilih �SUDAH�, kemudian masukkan kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NPTN) dan tanggal setor yang tercetak dalam bukti pembayaran pajak Anda.

    Jika BELUM MEMBAYAR, silakan pilih �BELUM�, kemudian pilih �BUAT KODE BILLING�

    Silakan bayar Kode Billing tersebut di ATM/ Internet Banking/ EDC/ Bank Persepsi/ Kantor Pos Persepsi
    Jika sudah membayar, buka dan edit kembali SPT Anda di menu "Submit SPT"
    Input NTPN dan tanggal, lalu lanjutkan hingga tahap pengiriman SPT
    Dalam hal "Buat Kode Biling" gagal dilakukan, maka akan muncul notifikasi seperti ini:

    Silakan buat Kode Billing melalui menu Billing System pada halaman awal setelah login DJP Online

    Kemudian pilih �Isi SSE�


    Klik "Simpan" untuk melanjutkan
    Klik �Ya� jika yakin data sudah benar

    Info Rekaman SSP telah berhasil


    Klik �Kode Billing� untuk menerbitkan ID Billing

    Akan muncul notifikasi jika pembuatan ID Billing telah sukses
    Ringkasan SSE dan Kode Billing akan ditampilkan oleh sistem. WP juga bias mencetak ID Billing tersebut

    Tampilan cetakan ID Billing

    Silakan bayar Kode Billing tersebut melalui ATM, Internet Banking, teller Bank Persepsi, Mesin Mini ATM, atau Kantor Pos.
    Masukkan NTPN dari Bukti Penerimaan Negara(BPN) ke e-Filing

    Simulasi Pengisian e-Filing Formulir 1770S

    Simulasi e-Filing 1770S

    Ikuti Panduan Pengisian e-Filing
    Keterangan:
    • Jika Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi Formulir 1770S dalam bentuk Formulir, silahkan pilih pengisian form �Dengan Bentuk Formulir�.
    • Jika Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, silahkan pilih pengisian form �Dengan panduan�

    Isi data formulir yang akan diisi

    Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah ke dua
    Misal: Pemotongan Gaji PNS oleh Bendahara yang dituangkan dalam formulir 1721-A2, kita input ke dalam kotak dialog ini.
    Setelah disimpan, akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di Langkah ke-2

    Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

    Masukkan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, bila ada

    Masukkan Penghasilan Luar Negeri, bila ada

    Masukkan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bila ada Misal: warisan sebesar Rp10.000.000

    Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp5.000.000)

    Tambahkan Harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik �Harta Pada SPT Tahun Lalu�

    Tambahkan Utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih �Utang Pada SPT Tahun Lalu�

    Tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih �Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu�

    Isilah dengan Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah

    Isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami/istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. (MT/HB/PH)
    Misal: WP adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja

    Isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, bila ada.

    Isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada.

    Penghitungan Pajak Penghasilan

    Penghitungan PPh Pasal 25, bila ada

    Konfirmasi

    Ringkasan SPT Anda dan Pengambilan Kode Verifikasi

    SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda telah dikirim

    Sumber: djponline.pajak.go.id

    Rabu, 18 Januari 2017

    Tugas Komite Sekolah di Tahun 2017 Sebenarnya Bukan Hanya Menggalang Dana


    Siap Kemdikbud - Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan itu, Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif. Namun, tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Setidaknya ada empat tugas Komite Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

    Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Komite Sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.

    Termasuk juga pengawasan kinerja sekolah, serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat

    Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, mengatakan, Komite Sekolah juga tidak boleh sembarangan didirikan. Pembentukan Komite Sekolah harus mengikuti ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ada satu ketentuan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu anggota Komite Sekolah tidak boleh terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.

    Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diterbitkan sekaligus untuk mencabut Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

    Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang mengakui, Surat Ketetapan (SK) tentang keanggotaan Komite Sekolah memang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Tetapi itu bukan berarti Komite Sekolah tidak bisa independen dan mandiri, karena persyaratan dan proses pemilihan keanggotaan Komite Sekolah tercantum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Misalnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah bersangkutan paling banyak 50 persen; tokoh masyarakat paling banyak 30 persen; dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.

    Jadi kepala sekolah juga tidak boleh menolak menandatangani SK pembentukan Komite Sekolah karena prosesnya sudah jelas, mandiri, dan independen

    Sumber : http://www.kemdikbud.go.id

    Jumat, 16 Desember 2016

    Syarat Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru golongan ruang IV/b ke atas Tahun 2017

    SIAP KEMDIKBUD- Dalam rangka percepatan serta peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya, telah dibentuk Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Adapun LPMP yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran. LPMP dalam ha! ini bertugas untuk memfasilitasi penerimaan dokumen berkas usu! penilaian, merencanakan jadwal penilaian, dan menyelenggarakan penilaian. Dengan demikian mulai tahun anggaran 2017 pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas dilakukan oleh LPMP yang ditunjuk.

    Syarat usulan kepada LPMP yang ditunjuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dikirim dan diterima oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud melalui PO BOX masing-masing sesuai dengan satuan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2016 (Stempel Pos), tetap akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini penting agar Tim Penilai Pusat dapat menyelesaikan penilaian dan penetapan angka kredit. Berkas usul yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud setelah tanggal 1 Januari 2017 tidak akan dinilai.
    2. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit setelah tanggal 1 Januari 2017 agar diajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud u.p. Kepala LPMP yang ditunjuk selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP melalui PO BOX yang akan ditentukan kemudian. Berkas usu] barn dapat disampaikan kepada LPMP mulai tanggal 15 Januari 2017.
    3. Pengajuan berkas usu] penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak 1 (satu) set terdiri atas:
    • DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang;
    • PAK terakhir;
    • Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    • Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
    • Karpeg/konversi NIP;
    • Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar.
    • Surat laporan hasil penilaian angka kredit yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta (bila ada).


    Download :

    Selasa, 06 Desember 2016

    Mutasi Guru Pendidikan Agama Ke Sekolah Naungan Kemendikbud


    Siap Kemdikbud - Khusus untuk PTK yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama di sekolah naungan Kemendikbud, proses mutasi sekolah ke sekolah naungan Kemendikbud lainnya dapat langsung dilakukan tanpa proses persetujuan masuk maupun keluar oleh sistem (auto approval). Sehingga begitu PTK mengajukan mutasi melalui akun PTK nya, PTK secara otomatis langsung disetujui ajuan mutasi tersebut.
    Berikut panduan Mutasi Sekolah Guru Pendidikan Agama :
    1. Login sebagai PTK pada layanan http://padamu.siap.web.id/
    2. Jika telah berhasil login, selanjutnya Pilih layanan PADAMU PTK.
    3. Pada dasbor PTK, pilih menu Mutasi. Klik tombol Cetak Surat Ajuan.
    4. Pada kotak dialog yang muncul. tentukan lokasi sekolah tujuan mutasi Anda. Jika telah sesuai klik Benar & Lanjut.
    5. Selanjutnya, cari nama sekolah yang diinginkan. Gunakan fitur pencarian untuk mencari sekolah tujuan mutasi Anda. Jika sudah ditemukan, klik pada nama sekolah tersebut untuk memilih.
    6. Cek ulang untuk mengkonfirmasi, jika telah sesuai klik Benar & Lanjut.
    7. Pada kotak dialog yang muncul, Anda dapat mencetak surat mutasi tersebut dan menyimpannya sebagai tanda bukti ajuan mutasi Anda.
    8. Sebagai informasi, saat ini ajuan mutasi tersebut tidak perlu dilakukan persetujuan di admin kota/kabupaten setempat karena ajuan mutasi PTK sudah langsung disetujui oleh sistem (auto approval).
    9. Untuk melihat apakah Anda sudah berada (mutasi berhasil) di sekolah tujuan, silakan refresh halaman akun PTK Anda, lihat pada pojok kiri atas dan pastikan nama instansi sudah berubah menjadi sekolah tujuan mutasi Anda.

    Kamis, 17 November 2016

    Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing


    Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) Baru:
    1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau yang diberi kuasa dari Lembaga Pendidikan (LP) yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);
    2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang berkewarganegaraan Indonesia atau yang diberi kuasa dari Lembaga yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Lembaga Kursus;
    3. Fotokopi surat izin penyelenggaraan SPK atau izin operasional satuan pendidikan nasional atau izin penyelenggaraan program pendidikan non formal yang masih berlaku;
    4. Khusus bagi lembaga kursus/pendidikan nonformal harus melampirkan surat pengantar rekomendasi IMTA dari Dinas Pendidikan dimana yayasan/lembaga pendidikan itu berdomisili;
    5. Untuk satuan pendidikan nasional hanya diperbolehkan mempekerjakan TKA untuk bidang studi bahasa asing;
    6. Fotokopi bukti akta pendirian lembaga pendidikan dari Notaris disertai dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kecuali sekolah negeri;
    7. Fotokopi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
    8. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan (1 set paspor);
    9. Fotokopi ijazah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau perwakilan Kedutaan negara asal di Indonesia. Bagi ijazah atau sertifikat yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
    10. Fotokopi transkrip nilai;
    11. Riwayat hidup dengan mencantumkan alamat luar negeri atau fotokopi kartu identitas bagi yang tidak punya alamat luar negeri, dan alamat di Indonesia serta alamat surat elektronik;
    12. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bebas HIV dan bebas Narkoba yang masih berlaku. Bagi surat keterangan sehat dari dokter luar negeri yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
    13. Surat pernyataan tidak terlibat dalam propaganda keagamaan, intelijen dan kegiatan di luar izin yang diberikan dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 serta diketahui oleh sponsor;
    14. Menyerahkan rekapitulasi terbaru jumlah siswa dan guru asing dan guru lokal.
    Izin Perpanjangan Tenaga Kerja WNA:
    1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau yang diberi kuasa/kewenangan dari Lembaga Pendidik (LP) yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);
    2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang berkewarganegaraan Indonesia atau yang diberi kuasa/kewenangan dari Lembaga yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Lembaga Kursus;
    3. Fotokopi Surat Rekomendasi IMTA tahun sebelumnya;
    4. Fotokopi surat izin penyelenggaraan SPK atau izin operasional satuan pendidikan nasional atau izin penyelenggaraan program pendidikan non formal yang masih berlaku;
    5. Untuk satuan pendidikan nasional hanya diperbolehkan mempekerjakan TKA untuk bidang studi bahasa asing;
    6. Fotokopi bukti akta pendirian lembaga pendidikan dari Notaris disertai dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kecuali sekolah negeri;
    7. Fotokopi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
    8. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan (1 set paspor);
    9. Fotokopi ijazah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau perwakilan Kedutaan negara asal di Indonesia. Bagi ijazah atau sertifikat yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
    10. Fotokopi transkrip Nilai;
    11. Riwayat hidup dengan mencantumkan alamat luar negeri atau kartu identitas bagi yang tidak punya alamat luar negeri, alamat di Indonesia dan alamat surat elektronik;
    12. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bebas HIV dan bebas Narkoba yang masih berlaku. Bagi surat keterangan sehat dari dokter luar negeri yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
    13. Surat pernyataan tidak terlibat dalam propaganda keagamaan, intelijen dan kegiatan diluar izin yang diberikan dan ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 dan diketahui oleh sponsor;
    14. Menyerahkan rekapitulasi terbaru jumlah siswa dan guru asing dan guru lokal;
    15. Fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian setempat;
    16. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
    17. Fotokopi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
    18. Laporan kegiatan proses pengajaran disertai dokumentasi.
    Jangka waktu penyelesaian:
    Maksimal 10 Hari Kerja

    Biaya / Tarif:
    Tidak dipungut biaya

    Produk Pelayanan:
    surat rekomendasi izin tenaga kerja asing

    Penanganan pengaduan, saran, dan masukan:
    1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Komplek Kemendikbud Gd. D Lantai 17, Senayan, Jakarta
    2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan kepada:
    • Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerja Sama, Sekretariat Ditjen GTK: Gedung D, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Email: bagian.htk@kemdikbud.go.id, Telp: 02157974167,
    • Unit Layanan Terpadu (ULT) : Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Email:pengaduan@kemdikbud.go.id, Telp:021-5703303 / 021-57903020, SMS:0811976929, Portal:ult.kemdikbud.go.id
    Selengkapnya mengenai pemberian rekomendasi izin tenaga kerja asing bisa Anda download di sini

    Standar Pelayanan Penilaian, Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bagi Guru Madya Pangkat Pembina TK I Golongan Ruang IV/b Ke Atas


    Persyaratan Pelayanan
    • Guru minimal jabatan Guru Madya pangkat Pembina Tk I Golongan Ruang IV/b;
    • Guru melengkapi dokumen kepegawaian terdiri:
    1. Surat Usul Penilaian Angka Kredit dari Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota;
    2. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
    3. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) Terakhir;
    4. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir;
    5. Fotokopi Konversi NIP (apabila pada SK Pangkat dan jabatan terakhir belum tercantum NIP baru ybs);
    6. Fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan; dan
    7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir.
    Catatan:
    Poin b sampai dengan g dilegalisir oleh:
    1. Guru oleh Kepala Sekolah; dan
    2. Kepala Sekolah oleh pejabat struktural minimal eselon IV.
    • Guru mengusulkan DUPAK beserta lampiran bukti fisik yang terdiri:
    Unsur Utama :
    1. Pendidikan
    2. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu
    3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
    Unsur Penunjang:
    1. Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru;
    2. Ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu:
    3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas guru sesuai ketentuan dalam masa penilaian;
    4. Fotokopi penghargaan/tanda jasa yang diperoleh dalam masa penilaian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
    Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
    Prosedur pengajuan Penetapan angka Kredit:
    1. Guru mengumpulkan bukti-bukti kegiatan yang akan diajukan untuk kenaikan pangkat dalam DUPAK;
    2. Kepala Sekolah menyetujui dan mengusulkan kenaikan pangkat guru kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota;
    3. Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota mengusulkan Penetapan Angka Kredit guru ditujukan kepada: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan u.p. Kepala LPMP setempat
    4. Sekretariat tim penilai menerima dan merekap data;
    5. Tim penilai menilai berkas DUPAK;
    6. Sekretariat tim penilai memproses hasil penilaian, berupa:
    7. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan penetapan kenaikan jabatan fungsional guru kepada Kepala Biro Kepegawaian;
    8. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Mendikbud menetapkan Surat Keputusan kenaikan jabatan fungsional guru;
    9. Sekretariat tim penilai mengirimkan PAK, SK Kenaikan Jabatan, laporan hasil penilaian kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan;
    10. Guru menerima SK.
    Jangka waktu penyelesaian
    Maksimal 90 hari kerja setelah berkas diterima dan persyaratan lengkap

    Biaya / Tarif
    Tidak dipungut biaya

    Produk Pelayanan
    Bagi guru yang DUPAKnya memenuhi syarat:
    1. SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (bagi yang belum)
    2. PAK Penyesuaian (bagi yang belum)
    3. PAK hasil penilaian
    4. SK Kenaikan Jabatan Fungsional Guru
    Bagi guru yang DUPAKnya tidak memenuhi syarat:
    1. Penerbitan surat laporan hasil penilaian angka kredit disertai saransaran yang harus dilakukan;
    2. Penerbitan penyesuaian PAK dari PAK terakhir.
    Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
    Unit Layanan Terpadu
    Kompleks Kemdikbud Gedung C Lantai 1
    Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta
    Telepon: 021 5703303, 021 57903020
    Fax : 021 5733125
    Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
    SMS : 0811976929

    Selengkapnya mengenai Standar Pelayanan PAK bisa Anda unduh di sini