Rabu, 09 Maret 2016

Penghitungan Pajak Suami-Istri Beda NPWP

Penghitungan Pajak Suami-Istri Beda NPWP
Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur bahwa ketika suami-istri memilih untuk hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajak dilakukan sendiri-sendiri. Sementara itu, ayat (3) mengatur bahwa jika suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istri ingin melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya maka penghitungan pajaknya berdasarkan penghasilan neto suami isteri digabung dan besaran pajak yang harus dibayar oleh masing-masing suami-isteri dihitung secara proporsional. Hal ini berarti jika situasi tersebut terjadi, yaitu Wajib Pajak memiliki perjanjian tertulis pisah harta/penghasilan atau istri ingin melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, maka dalam penghitungan pajaknya dilakukan dengan menggabungkan penghasilan neto suami-istri tersebut untuk kemudian besaran masing-masing pajak suami-istri tersebut dihitung sesuai perbandingan penghasilan neto mereka.

Penggabungan penghasilan suami istri tersebut, memiliki resiko yaitu pengenaan tarif pajak yang lebih besar atas penghasilan gabungan suami-istri. Secara prinsip, Pajak Penghasilan bersifat progresif yang berarti bahwa semakin besar penghasilan Wajib Pajak semakin besar pula tarif pajaknya. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan pasal 17 UU PPh yang mengenakan tarif PPh sebesar 5%, 15%, 25% dan 30% untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak tertentu. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan kasus sebagai berikut :

Suami-istri yang keduanya bekerja dan tidak memiliki anak. Pada tahun 2015, Sang Suami memiliki penghasilan netto sebesar Rp. 200.000.000,- dan istrinya memiliki penghasilan netto setahun Rp. 150.000.000,-. Dalam hal istri memiliki NPWP sendiri dan ingin melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya, maka penghitungan PPh terutangnya akan digabung sbb.

Penghasilan Netto Suami 200.000.000
Penghasilan Netto Istri 150.000.000
Total Penghasilan Netto 350.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/I/0) 75.000.000 (39.000.000 + 36.000.000)
Penghasilan Kena Pajak 275.000.000
PPh Terutang setahun ( 5% x 50.000.000) 2.500.000
(15% x 200.000.000) 30.000.000
(25% x 25.000.000) 6.250.000
Jumlah PPh gabungan 38.750.000

Jumlah PPh yang ditanggung oleh suami sebesar (200.000.000/350.000.000) x 38.750.000 = Rp 22.142.857,-. Sedangkan PPh yang ditanggung oleh istri sebesar (150.000.000/ 350.000.000) x 38.750.000 = Rp 16.607.143,-

Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPT Online (e-Filing)

Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPT Online (e-Filing)
Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau website Penyalur SPT Elektronik.

Website Penyalur SPT Elektronik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang dapat menyalurkan penyampaian SPT adalah www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.spt.co.id, www.online-pajak.com.

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Tiga langkah mudah menggunakan e-?ling :

1. Permohonan Aktivasi EFIN
Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP.

2. Daftar
Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik.

3. Lapor
Setelah memiliki akun DJP Online/Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.

Beberapa Data yang Harus di Update untuk Penyaluran BOS SM 2016 Triwulan ke-2 (April-Juni)

Beberapa Data yang Hrus di Update untuk Penyaluran BOS SM 2016 Triwulan ke-2 (April-Juni)

Dalam rangka penyuksesan penyediaan Data Pendidikan Menengah untuk penyaluran BOS SM 2016 untuk Triwulan ke-2 (April-Juni), Tim Dapodik SMA-SMk telah melakukan pengaktifan referensi Semester Genap 2015/2016. Dengan demikian sekolah telah dapat melakukan update untuk dapat login dan melakukan proses periodikal pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Secara teknis proses periodikal yang dapat dilakukan melakukan up date seluruh data pada semester Genap 2015/2016.

Segera melakukan update data dengan beberapa langkah-langkah teknis sebagai berikut:

1. Silahkan login ke semester Genap 2015/2016, kemudian melakukan proses update data.

2. Update data sekolah.
Lakukan update data identitas sekolah dan data-data pendukungnya, yaitu dengan melengkapi data yang masih kosong dan edit data yang mengalami perubahan. Data pendukung Identitas sekolah meliputi: data periodik, sanitasi, blockgrant, Yayasan, Program pengajaran dilayani/Paket Keahlian dilayani/Jenis ketunaan, s/d akreditasi.

3. Update data Sarpras
Lakukan update data sarana prasarana dan data-data pendukungnya, yaitu dengan melengkapi data ruangan yang belum masuk dan edit data yang mengalami perubahan. Untuk data kondisi ruangan di semester genap ini akan kembali kosong, untuk pengisiannya dapat menggunakan tombol � Salin semua data periodik�. Fungsi tombol ini akan menyalin data isian kondisi ruangan yang telah diisikan di semester sebelumnya, selanjutnya tinggal melakukan update/edit data yang mengalami perubahan. Cek dan update juga data pendukung sarpras meliputi: data sarana, buku dan alat.

4. Update data PTK
Lakukan update data PTK dan data-data pendukungnya, yaitu dengan melengkapi data PTK yang belum lengkap dan edit data yang mengalami perubahan. Cek dan update juga data pendukung PTK meliputi: data Anak, bea siswa, buku yang pernah ditulis dan setersunya sampai dengan data riwayat jabatan fungsional.

5. Update data Peserta Didik
Lakukan update data Peserta Didik dan data-data pendukungnya, yaitu dengan melengkapi data Peserta Didik yang belum lengkap dan edit data yang mengalami perubahan. Untuk data periodik di semester genap ini akan kembali kosong, untuk pengisiannya dapat menggunakan tombol � Salin Data Periodik�. Fungsi tombol ini akan menyalin data isian periodik Peserta Didik yang telah diisikan di semester sebelumnya, selanjutnya tinggal melakukan update/edit data yang mengalami perubahan. Cek dan update juga data pendukung Peserta meliputi: data prestasi, beasiswa.

6. Update data Rombongan Belajar
Lakukan update data Rombongan Belajar, pada semester genap maka data rombongan belajar akan kembali kosong. Silahkan masuk menu �Lanjutkan Semester� dan lakukan proses lanjutkan semester untuk seluruh rombongan belajar. Secara teknis setelah diklik menu �Lanjutkan Semester� maka ditampilkan form lanjutkan semester, pilih salah satu rombel dan klik tombol �simpan dan tutup� , lakukan satu persatu untuk seluruh rombel.

Apabila pada semester genap terjadi perubahan anggota rombel dikarenakan ada perpindahan siswa atau anggota setiap rombel diatur ulang, maka lakukan perubahan dengan prosedur mengeluarkan siswa yang pindah/dipindah dari rombel lama kemudian dimasukkan ke rombel yang baru.

7. Validasi dan Sinkronisasi
Setelah semua proses update data di aplikasi Dapodi SMA-SMK (di komputer lokal) dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan update data yang ada di manajemen Dapodik SMA-SMK (laman:dapo.dikmen.kemdikbud.go.id), yaitu dengan cara melakukan validasi dan sinkronisasi.

Secara umum langkah-langkah yang diuraikan di atas adalah proses teknis untuk melakukan update data pada Aplikasi Dapodik SMA-SMK di Semester genap Tahun Ajaran 2015/2016, dimana dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan proses periodikal di Sekolah.

Sumber : http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/

Selasa, 23 Februari 2016

Persyaratan Kualifikasi Akademik S2 Bagi Guru SD Tahun 2016

Persyaratan Kualifikasi Akademik S2 Bagi Guru SD Tahun 2016

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S-2 bagi guru pendidikan dasar yang bertugas di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)

Persyaratan
  1. Guru dikdas yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tetap yayasan.
  2. Berusia maksimal 37 tahun pada saat penutupan pendaftaran yang dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk.
  3. Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang relevan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  4. IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  5. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  6. Memperoleh izin untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik S-2, dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dari pejabat berwenang.
  7. Sanggup dan bersedia mengikuti studi di PTP yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.

Untuk Pendaftaran Calon Peserta dan Alamat pengiriman berkas, bisa anda lihat di sini

Beberapa Elemen Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang Mengalami Perubahan

Beberapa Elemen Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang Mengalami Perubahan

Ada beberapa elemen perubahan dibandingkan pelaksanaan RNPK pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini di sampaikan oleh Didik Suhardi, Ketua Panitia RNPK.

Berikut elemen RNPK yang mengalami perubahan :

1. Pada subtansi, Panitia RNPK memasukkan pembangunan karakter, termasuk di dalamnya membangun daya imajinasi dan kreativitas, ditambah penguatan akuntabilitas melalui pencegahan penyimpangan pelaksanaan program dan anggaran.

2. Narasumber yang diundang lebih variatif, yaitu terdiri dari LSM, perusahaan multinasional sampai gerakan peduli pendidikan. Alasannya, Kemendikbud ingin memperoleh masukan dari perspektif lain tentang bagaimana membangun pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

3. Peserta yang diundang terdiri dari berbagai lembaga seperti organisasi guru, organisasi masyarakat yang terkait dengan pendidikan, seperti Perguruan Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Al Maarif Nahdlatul Ulama, dan penggiat pendidikan lainnya.

4. Pelaksanaan RNPK tahun ini akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Misalkan, saat menggelar pendaftaran RNPK, panitia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga lebih efektif dan efisien.

5. Panitia RNPK juga mengundang motivator.

Minggu, 21 Februari 2016

Jangan Sampai Masa Depan Seseorang Itu Menjadi Terhambat Hanya Karena Kejadian 2-3 Jam Mereka Ujian

Jangan Sampai Masa Depan Seseorang Itu Menjadi Terhambat Hanya Karena Kejadian 2-3 Jam Mereka Ujian

Ujian Nasional Perbaikan Fasilitasi Siswa Perbaiki Nilai UN

Tahun 2016 menjadi tahun pertama bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menyelenggarakan ujian nasional perbaikan (UNP). Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, Kemendikbud ingin memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa yang menjadi peserta UN tahun 2015. UNP diselenggarakan untuk memfasilitasi siswa yang ketika menjalani ujian nasional tahun lalu menghadapi masalah yang tidak terduga, sehingga nilai yang diperoleh tidak memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL).

UNP bukan semata-mata karena nilai yang rendah atau kurang, melainkan juga memfasilitasi lulusan SMA dan sederajat untuk mendapat kesempatan lebih baik saat mendaftar ke perguruan tinggi. Karena baru diselenggarakan pertama kali, Mendikbud mengatakan keputusan menilai hasil UNP diserahkan sepenuhnya kepada otoritas tiap perguruan tinggi.

Ujian Nasional Perbaikan (UNP) tahun 2016 adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C tahun pelajaran 2014/2015 yang mencapai nilai UN kurang dari atau sama dengan 55.0 (lima puluh lima koma nol). Jika pada akhirnya peserta UNP mendapat hasil nilai yang justru lebih rendah dari nilai ujian nasionalnya, maka yang diambil adalah nilai yang terbaik, yaitu nilai UN, dan bukan nilai UNP.

UNP bersifat tidak wajib, dan diperuntukkan hanya bagi siswa yang berkeinginan untuk memperbaiki nilai tersebut. Setiap calon peserta UNP harus melakukan pendaftaran secara online secara mandiri melalui laman unp.kemdikbud.go.id. UNP tahun 2016 untuk lulusan tahun pelajaran 2014/2015 akan diselenggarakan pada 22 Februari hingga 2 Maret 2016.

Sumber : kemdikbud.go.id

Sabtu, 20 Februari 2016

Kinerja Buruk Para PNS Kemendagri Segera Adakan Uji Kompetensi PNS

Kinerja Buruk Para PNS Kemendagri Segera Adakan Uji Kompetensi PNS

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) Kemendagri, Teguh Setyadi mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyelenggarakan uji kompetensi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah kompetensi para aparatur ini sesuai dengan bidang pekerjaannya tersebut, dan saat ini Kemendagri tengah menyusun pedoman dan instrumen untuk uji kompetensi ini. Hasilnya nanti untuk melihat kesesuaian kemampuan mereka dengan pekerjaannya.

Kemendagri akan berkordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Organisasi Kemendagri usai melihat hasil uji komptensi ini. Mereka akan berkomunikasi guna melihat struktur PNS dan menata kelembagaan di instansi tersebut ke depannya.

Pemangkasan PNS

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan apabila kinerja buruk para pegawai akan di lakukan pemangkasan PNS ini di ukur melalui instrumen dan tolak ukur yang jelas atau hal lain yang harus dipertimbangkan.

Sumber : http://www.kemendagri.go.id